WAMENA - Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Jayawijaya dan diikuti oleh pelajar tingkat SMP, SMA, serta mahasiswa.
Kepolisian memperkirakan sekitar 3.500 pelajar dari Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo terlibat dalam demonstrasi tersebut. Kabag Ops Polres Jayawijaya, Ajun Komisaris Polisi Suparmanto, menyatakan bahwa pihaknya memfasilitasi audiensi guna mencegah potensi kericuhan.
Dalam video yang beredar, para pelajar menegaskan bahwa mereka lebih membutuhkan pendidikan gratis dibandingkan dengan program makan bergizi. Salah satu spanduk dalam aksi tersebut bertuliskan, “Tolak makan bergizi gratis, berikan kami pendidikan gratis.”
Seorang pelajar bernama Asken Yohans mengungkapkan bahwa akses terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan yang layak lebih mendesak bagi mereka. “Kami tidak membutuhkan makan bergizi gratis. Yang kami butuhkan adalah kemudahan untuk bersekolah dan berobat,” ujarnya.
Menurut Asken, Wamena memang memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup baik, tetapi kondisi serupa tidak dirasakan di daerah terpencil Papua Pegunungan. “Di distrik-distrik terpencil, sekolah ada, tapi tidak layak. Guru sering absen, dan banyak anak tidak bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Yang kami inginkan adalah pendidikan dan layanan kesehatan gratis, bukan sekadar makan bergizi gratis,” tegasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, enggan memberikan komentar terkait penolakan tersebut. Ia menilai bahwa persoalan ini bukan hanya terkait program MBG, tetapi juga menyangkut isu lain di wilayah tersebut.
“Ini bukan hanya soal program Makan Bergizi Gratis, tetapi berkaitan dengan masalah yang lebih luas,” ujar Dadan saat ditemui di Kementerian Desa PDT, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.
Dadan juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menanggapi lebih jauh terkait aksi penolakan tersebut. “Soal penolakan ini lebih tepat dijawab oleh TNI, kepolisian, atau badan intelijen negara,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI maupun kepolisian mengenai tuntutan para pelajar di Papua Pegunungan.
0 komentar