JAKARTA – Mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi protes terkait efisiensi anggaran pendidikan. Menanggapi hal ini, pihak Istana menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan berdampak pada biaya operasional perguruan tinggi, alokasi beasiswa, maupun program KIP Kuliah.
Aksi unjuk rasa terjadi di beberapa titik di Jakarta pada Senin (17/2/2025). Di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turun ke jalan. Massa aksi terdiri dari mahasiswa Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, IPB University, serta UPN Veteran Jakarta.
Menjelang siang, aksi serupa juga berlangsung di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan. Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di Jalan Majapahit, dekat perempatan Harmoni. Akibatnya, akses dari Jalan Juanda menuju Jalan Majapahit ditutup oleh aparat.
Susilo, salah satu mahasiswa Universitas Trisakti, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan tinggi yang dilakukan pemerintah. Ia menyoroti bahwa pemangkasan dana tersebut dapat berdampak pada perguruan tinggi swasta yang turut menerima bantuan dari pemerintah. Dalam orasi mereka, mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa berujung pada kenaikan biaya kuliah di kampus swasta.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memastikan anggaran untuk biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa tidak akan dipotong. Oleh karena itu, mahasiswa diimbau untuk tidak khawatir terhadap potensi kenaikan uang kuliah.
"Presiden menegaskan bahwa isu pemotongan beasiswa, KIP Kuliah, maupun biaya operasional perguruan tinggi tidak benar. Bahkan beliau mengatakan, 'Ini tidak boleh dilakukan'," ujar Hasan.
Hingga saat ini, belum ada perwakilan mahasiswa yang diterima oleh pihak Istana.
Di Papua, unjuk rasa juga digelar dengan tuntutan berbeda. Para demonstran menolak program makan bergizi gratis (MBG) dan menilai bahwa pendidikan gratis lebih dibutuhkan oleh masyarakat.
Menanggapi aksi di Papua, Hasan menyatakan bahwa setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya. Namun, ia berharap demonstrasi tetap berjalan damai tanpa kekerasan.
Hasan juga menegaskan bahwa warga yang merasa tidak membutuhkan program MBG dapat menyatakan penolakan mereka tanpa menghalangi hak orang lain untuk menerima manfaat tersebut.
"Jika ada yang merasa tidak membutuhkan MBG, mereka bisa menyampaikan hal itu. Mereka boleh mengatakan, 'Kami tidak perlu mendapatkannya,' dan itu tidak masalah. Tapi, jangan sampai aksi penolakan justru menghambat hak masyarakat lain untuk menerima makan bergizi gratis," pungkasnya.
0 komentar