BANJARMASIN – Aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel pada Senin (1/9/2025) berakhir damai setelah seluruh aspirasi massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama koordinator aksi dan dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPR RI.
Aksi yang berlangsung sekitar empat jam itu diikuti oleh mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat umum. Selama jalannya aksi, aparat kepolisian mengawal dengan pendekatan humanis sehingga situasi tetap aman dan kondusif.
Dalam aksinya, massa menyampaikan tujuh tuntutan yang meliputi reformasi DPR dengan efisiensi gaji dan tunjangan serta transparansi anggaran, reformasi Polri melalui revisi UU Polri dan penegakan akuntabilitas atas tindakan represif, serta pengusutan kasus meninggalnya Affan Kurniawan. Massa juga menolak rencana pembentukan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan menyuarakan penyelesaian konflik agraria sawit. Selain itu, mereka menyoroti perlunya evaluasi alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik terutama guru honorer, serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengapresiasi tertibnya penyampaian aspirasi tersebut. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pihak kepolisian dan TNI yang dinilainya berhasil menjaga keamanan dengan pendekatan persuasif. Menurutnya, tuntutan yang telah disepakati bersama itu akan segera dibawa ke DPR RI untuk ditindaklanjuti (rdk).
0 komentar